Pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban rutin yang harus dipenuhi setiap wajib pajak, termasuk mereka yang berada di Karawang, salah satu wilayah industri paling aktif di Jawa Barat. Di tengah aktivitas bisnis yang serba cepat, tidak sedikit masyarakat yang masih mengalami kesalahan teknis maupun administratif ketika mengisi SPT. Fenomena kesalahan umum pelaporan SPT Tahunan Karawang sering berulang setiap tahun, seolah menggambarkan bahwa sebagian wajib pajak masih perlu pendampingan agar pelaporan mereka lebih akurat dan sesuai ketentuan.
Dalam banyak kasus, kesalahan muncul bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena kecenderungan Wajib Pajak yang terburu-buru, tidak teliti, atau berasumsi bahwa data ‘kira-kira benar’ sudah memadai. Namun, ketidaktepatan sekecil apa pun pada SPT dapat memicu konsekuensi administratif. Oleh karena itu, kami menganjurkan Wajib Pajak untuk melakukan pengecekan menyeluruh sebelum mengirimkan laporan. Sikap ini secara langsung menjalankan amanat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menekankan akurasi, ketepatan waktu, serta transparansi pelaporan
Dengan latar belakang tersebut, berikut uraian komprehensif mengenai tujuh kesalahan yang paling sering muncul dalam proses pelaporan SPT Tahunan, khususnya di wilayah Karawang.
1. Ketidaksesuaian Data Penghasilan dengan Bukti Potong
Kesalahan yang paling sering terjadi adalah ketidaktepatan data penghasilan. Banyak wajib pajak hanya mengandalkan rekap pribadi atau informasi yang belum diperiksa ulang, padahal SPT harus sesuai dengan bukti potong resmi dari pemberi kerja. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa bukti potong adalah sumber data utama dalam pelaporan penghasilan.
Di Karawang, pergantian pekerjaan cukup umum terjadi, sehingga peluang terjadinya mismatch data semakin besar. Tidak mencocokkan bukti potong dapat memicu permintaan klarifikasi atau potensi perhitungan ulang pajak di kemudian hari.
2. Pendapatan Tambahan yang Tidak Dilaporkan
Selain penghasilan utama, banyak masyarakat Karawang memperoleh pendapatan tambahan dari freelance, usaha mikro, penjualan daring, atau kegiatan ekonomi lainnya. Namun, mereka sering kali mengabaikan pelaporan pendapatan sampingan ini karena berasumsi bahwa penghasilan yang tidak rutin atau berjumlah kecil tidak wajib masuk dalam laporan.
DJP secara aktif menegaskan melalui berbagai publikasi resminya bahwa Anda harus mencantumkan seluruh penghasilan tanpa terkecuali dalam SPT, termasuk pendapatan yang belum dipotong pajak. Jika Anda mengabaikan pendapatan tambahan, Anda tidak hanya memicu kesalahan pada SPT Tahunan Karawang, tetapi juga mempertaruhkan keselarasan profil perpajakan Anda.
Baca Juga : Panduan Singkat Cara Menghitung PPN untuk Usaha Dagang di Karawang
3. Kesalahan Pengisian Status PTKP
Wajib Pajak menentukan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status pribadi dan keluarga mereka. Namun, banyak individu mencantumkan status kawin atau jumlah tanggungan tanpa bukti sah, serta mengabaikan pembaruan data di instansi kependudukan.
Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, Anda hanya boleh menggunakan status PTKP jika data yang valid mendukung status tersebut. Kesalahan dalam mengisi PTKP akan menyebabkan perhitungan pajak yang keliru, sehingga memaksa Anda untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan Karawang.
4. Tidak Mencantumkan Harta dan Utang Secara Lengkap
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara berkala mengingatkan bahwa banyak Wajib Pajak masih mengabaikan pelaporan seluruh harta mereka, terutama untuk aset lama atau yang bernilai kecil. Wajib Pajak sering kali menganggap tanah, motor, tabungan, atau investasi kecil sebagai item yang tidak perlu masuk dalam laporan.
Padahal, pelaporan harta bertujuan memberikan gambaran finansial yang utuh, bukan untuk mengenakan pajak tambahan. Sistem Compliance Risk Management (CRM) milik DJP dapat mendeteksi ketidaklengkapan daftar harta dan utang secara otomatis, sehingga sistem akan menandai SPT Anda sebagai laporan berisiko tinggi.
5. Dokumen Pendukung Tidak Diupload
Bagi pelaku usaha atau wajib pajak yang memiliki penghasilan di luar gaji, dokumen pendukung seperti laporan arus kas, bukti potong, atau catatan transaksi sangat penting. Wajib Pajak yang melalaikan kewajiban mengunggah dokumen pendukung akan menyebabkan SPT mereka berstatus tidak lengkap.
Sejumlah konsultan pajak di Karawang mencatat bahwa pelaku UMKM sering mengalami kendala dalam hal dokumentasi, bukan karena tidak memiliki datanya, tetapi karena catatan keuangan belum tertata rapi. Padahal platform e-Filing telah memfasilitasi unggahan dokumen dengan cukup mudah.
6. Data Identitas dan NPWP Tidak Diperbarui
Sejak pemerintah menerapkan penggunaan NIK sebagai NPWP berdasarkan PMK 112/PMK.03/2022, masyarakat kini semakin memperhatikan akurasi data identitas mereka. Banyak wajib pajak di Karawang belum menyesuaikan alamat, status pernikahan, atau data lainnya, sehingga menyebabkan kendala validasi saat mengakses e-Filing.
Ketidaksinkronan ini sering memunculkan error SPT Tahunan Karawang, terutama jika data kependudukan berbeda dengan database DJP. Proses validasi data yang tidak tepat waktu juga bisa menunda penyelesaian pelaporan.
7. Terlambat Menyampaikan SPT Tahunan
Wajib Pajak sebenarnya dapat dengan mudah menghindari kesalahan paling umum, yaitu keterlambatan pelaporan. Karena kesibukan bekerja atau berusaha, banyak wajib pajak menunda hingga batas akhir. Padahal, sistem sering mengalami lonjakan trafik menjelang hari terakhir, sehingga bisa menyulitkan pengiriman SPT.
Pasal 7 UU KUP mengamanatkan bahwa otoritas pajak mengenakan sanksi administratif kepada Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT. Keterlambatan juga membuat rekam kepatuhan wajib pajak menjadi kurang baik.
FAQ
Apakah SPT yang sudah dikirim masih bisa diperbaiki?
Bisa. Wajib Pajak dapat mengajukan pembetulan SPT Tahunan Karawang selama otoritas pajak belum melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut.
Apakah harta lama tetap wajib dilaporkan?
Wajib. DJP meminta seluruh harta per 31 Desember untuk dicantumkan.
Apakah pendapatan dari toko online wajib dicatat di SPT?
Ya. Anda wajib melaporkan seluruh penghasilan tanpa pengecualian, termasuk pendapatan yang Anda peroleh dari platform digital.
Kesimpulan
Kesalahan dalam pelaporan SPT Tahunan sering berawal dari kurangnya kehati-hatian atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Dengan memahami tujuh kesalahan umum pelaporan SPT Tahunan Karawang di atas, wajib pajak dapat meminimalkan risiko pemeriksaan atau sanksi, sekaligus menjaga profil kepatuhan mereka tetap baik. Jika Anda membutuhkan pendampingan profesional untuk memastikan pelaporan pajak Anda lebih terarah dan bebas kesalahan, Anda dapat menghubungi kami untuk konsultasi lebih lanjut.
