+62 818-0808-0605

Pajak

PMK I68 Tahun 2023

PMK 168 Tahun 2023: Ketentuan Pelaksanaan Pemotongan PPh 21

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan sumber pendapatan negara yang vital, berperan penting dalam mendukung berbagai kebutuhan pemerintah. Dana dari PPh digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur regulasi terkait PPh. Jenis-jenis PPh dikategorikan berdasarkan objek dan subjek pajaknya, seperti PPh Pasal 21 (dipotong […]

PMK 168 Tahun 2023: Ketentuan Pelaksanaan Pemotongan PPh 21 Read More »

Ilustrasi Transaksi Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Hubungan Istimewa dalam Perpajakan

Pajak memiliki peran krusial dalam mengelola ekonomi suatu negara, dengan tujuan utama menghimpun dana dari masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, dalam prakteknya, potensi ketidakwajaran dapat timbul dalam transaksi wajib pajak. Ketidakwajaran tersebut terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah hubungan istimewa antara wajib pajak. Hubungan istimewa merujuk pada relasi antara dua atau lebih wajib

Hubungan Istimewa dalam Perpajakan Read More »

Gedung Kemenkeu

PMK Terbaru: Perincian Penerapan PKKU dalam Transaksi Afiliasi

Pada tanggal 29 Desember 2023, Kementerian Keuangan secara resmi mengesahkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) terbaru yang berkaitan dengan Penerapan PKKU (Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha) dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023. Dalam pengesahan PMK Nomor 172 Tahun 2023, terdapat tiga peraturan sebelumnya yang

PMK Terbaru: Perincian Penerapan PKKU dalam Transaksi Afiliasi Read More »

Ilustrasi Bukan Objek PPh

Bukan Objek PPh: Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh

Objek Pajak Penghasilan (PPh) merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang wajib pajak terima atau peroleh, baik yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang berguna dalam konsumsi atau peningkatan kekayaan. Perlu wajib pajak perhatikan bahwa tidak semua tambahan kemampuan ekonomis atau pendapatan yang mereka terima akan menjadi objek Pajak Penghasilan. Bukan Objek PPh merupakan

Bukan Objek PPh: Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh Read More »

Pajak PPh 21 Terbaru: Perhitungan PPh 21

PPh 21 Terbaru: Perhitungan Tarif Efektif PPh dalam PP 58/2023

Pemerintah telah resmi menerapkan peraturan baru terkait perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2024. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terkait dengan pekerjaan,

PPh 21 Terbaru: Perhitungan Tarif Efektif PPh dalam PP 58/2023 Read More »

PKKU: Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

PKKU: Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Di era globalisasi bisnis, perusahaan multinasional sering memiliki berbagai entitas yang terhubung di berbagai negara. Salah satu isu yang krusial dalam konteks ini ialah penetapan harga transfer atau transfer pricing. Transfer pricing merujuk pada penetapan harga barang, jasa, atau hak kekayaan intelektual yang dipindahkan di antara entitas terkait dalam perusahaan multinasional. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman

PKKU: Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Read More »

Core Tax Administration System

Core Tax Administration System: Fondasi Terintegrasi dalam Transformasi Administrasi Perpajakan

Core Tax Administration System (CTAS) adalah landasan yang sangat penting dalam pengoperasian dan pengaturan sistem perpajakan suatu negara. CTAS, sebagai sistem yang menyeluruh, memegang peranan kunci dalam membantu otoritas pajak atau lembaga perpajakan dalam mengelola, memantau, serta mengawasi proses perpajakan dengan efisiensi. Dikarenakan sistem perpajakan semakin kompleks dan volume serta variasi data yang harus dikelola

Core Tax Administration System: Fondasi Terintegrasi dalam Transformasi Administrasi Perpajakan Read More »

PSIAP - Pembaruan Sistem inti Administrasi Perpajakan

PSIAP: Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan DJP

Proses reformasi perpajakan di DJP masih terus berjalan. DJP telah melaksanakan berbagai agenda reformasi perpajakan, termasuk reformasi organisasi, sumber daya manusia, hingga sistem informasi perpajakan. PSIAP merupakan salah satu langkah dalam upaya reformasi perpajakan tersebut. Reformasi perpajakan memiliki peranan yang sangat penting karena bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pengertian PSIAP Menurut informasi yang dikutip dari

PSIAP: Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan DJP Read More »

Self Assessment: Pengertian serta Kelebihan dan Kekurangannya

Penerapan self assessment dalam sistem perpajakan di Indonesia merupakan prinsip yang mendasari pendekatan perpajakan yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku tanpa campur tangan langsung dari pihak otoritas pajak. Dengan adanya self assessment, wajib pajak memiliki kepercayaan untuk mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Self Assessment: Pengertian serta Kelebihan dan Kekurangannya Read More »

Transaksi Afiliasi: Pengertian, Prosedur dan Jenis-Jenisnya

Transaksi afiliasi merujuk pada kegiatan keuangan antara dua entitas atau lebih yang memiliki keterkaitan atau hubungan istimewa satu sama lain. Hubungan ini bisa melibatkan kepemilikan saham yang signifikan, kendali bersama, atau pengaruh atas entitas lain. Pentingnya transparansi dan integritas dalam transaksi afiliasi tak dapat diabaikan. Hal ini karena adanya potensi konflik kepentingan yang dapat timbul

Transaksi Afiliasi: Pengertian, Prosedur dan Jenis-Jenisnya Read More »

Scroll to Top