Mei 2026

Pajak Minimum Global: Cara Perusahaan Multinasional Membaca Risiko Pajak Baru

Tinggalkan Komentar / Pajak / Fadlan Muhammad

Pajak minimum global membuat perusahaan multinasional perlu membaca ulang strategi pajaknya. Perusahaan tidak cukup hanya memastikan SPT lokal sudah masuk, PPh Badan sudah dibayar, dan dokumen pajak tersedia. Kini, grup usaha lintas negara juga perlu membuktikan bahwa mereka membayar pajak dengan tarif efektif minimum di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Indonesia telah menerbitkan PMK 136 […]

Pajak Minimum Global: Cara Perusahaan Multinasional Membaca Risiko Pajak Baru Read More »

Tax Treaty Indonesia: Solusi Pajak Berganda dalam Transaksi Bisnis Global

Tinggalkan Komentar / Pajak / Fadlan Muhammad

Dalam transaksi bisnis internasional, masalah pajak sering muncul bukan karena perusahaan sengaja mengabaikan aturan, tetapi karena sejak awal tidak memahami pembagian hak pemajakan antarnegara. Di sinilah tax treaty Indonesia menjadi penting. Perjanjian ini membantu perusahaan menilai apakah suatu penghasilan harus dipajaki di Indonesia, di negara mitra, atau dapat memperoleh tarif pajak yang lebih rendah. Bagi

Tax Treaty Indonesia: Solusi Pajak Berganda dalam Transaksi Bisnis Global Read More »

Pajak Mobil Listrik di Indonesia: Komponen, Insentif, dan Cara Menghitungnya

Tinggalkan Komentar / Kendaraan, Pajak / Fadlan Muhammad

Masyarakat sering menganggap pajak mobil listrik sepenuhnya bebas. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh lebih kompleks. Anda tetap harus membayar pajak saat membeli maupun selama memiliki kendaraan tersebut. Selain itu, DJP pernah memberikan insentif PPN DTP pada periode tahun 2025. Meskipun begitu, Bapenda DKI Jakarta menerapkan aturan baru pada tahun 2026. Saat ini,

Pajak Mobil Listrik di Indonesia: Komponen, Insentif, dan Cara Menghitungnya Read More »

Coretax DJP dan Strategi Kepatuhan Pajak Perusahaan di Era Administrasi Digital

Tinggalkan Komentar / Coretax, Pajak / Fadlan Muhammad

Coretax DJP menjadi salah satu perubahan besar dalam administrasi perpajakan Indonesia. Bagi perusahaan, perubahan ini tidak cukup dipahami sebagai perpindahan dari sistem lama ke sistem baru. Coretax DJP menuntut perusahaan untuk lebih disiplin dalam mengelola data transaksi, dokumen pajak, identitas wajib pajak, hingga alur persetujuan internal sebelum pelaporan dilakukan. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa Coretax

Coretax DJP dan Strategi Kepatuhan Pajak Perusahaan di Era Administrasi Digital Read More »

Pajak Minimum Global: Cara Perusahaan Multinasional Membaca Risiko Pajak Baru

Tax Treaty Indonesia: Solusi Pajak Berganda dalam Transaksi Bisnis Global

Pajak Mobil Listrik di Indonesia: Komponen, Insentif, dan Cara Menghitungnya

Coretax DJP dan Strategi Kepatuhan Pajak Perusahaan di Era Administrasi Digital

Kantor Pusat

Jam Kerja

Kontak

Copyright © 2025 Ashadi & Rekan All Rights Reserved.