Author name: Fadlan Muhammad

Sanksi Telat Lapor SPT

Sanksi Telat Lapor SPT 2026: Pahami Relaksasi sebelum Kena Risiko Pajak

Pembahasan tentang sanksi telat lapor SPT pada 2026 tidak bisa dibaca secara hitam putih. Di satu sisi, ketentuan denda keterlambatan tetap berlaku dalam sistem perpajakan Indonesia. Di sisi lain, DJP memberi ruang relaksasi karena wajib pajak masih beradaptasi dengan penggunaan Coretax dan perubahan layanan administrasi pajak. Kondisi ini membuat banyak wajib pajak bertanya: apakah telat […]

Sanksi Telat Lapor SPT 2026: Pahami Relaksasi sebelum Kena Risiko Pajak Read More »

Coretax Error

Coretax Error Menjelang Deadline SPT: Cara Wajib Pajak Mengelola Risiko Pelaporan

Coretax error menjelang batas akhir SPT bukan hanya masalah teknis. Bagi wajib pajak, terutama perusahaan, gangguan sistem dapat mengacaukan jadwal pelaporan, menghambat pembayaran, dan membuat tim pajak bekerja dalam tekanan tinggi. Karena itu, wajib pajak perlu melihat isu ini sebagai bagian dari manajemen risiko kepatuhan, bukan sekadar urusan koneksi internet atau antrean akses sistem. Pemerintah

Coretax Error Menjelang Deadline SPT: Cara Wajib Pajak Mengelola Risiko Pelaporan Read More »

aktivasi akun Coretax

Aktivasi Akun Coretax: Jangan Baru Mengurus Saat Mau Lapor Pajak

Aktivasi akun Coretax sebaiknya tidak wajib pajak perlakukan sebagai urusan teknis kecil yang bisa ditunda. Mulai 2026, pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya berjalan melalui aplikasi Coretax DJP. DJP juga menjelaskan bahwa ke depan EFIN tidak lagi menjadi titik utama dalam proses pelaporan karena Coretax membawa pola akses baru berbasis akun, kata

Aktivasi Akun Coretax: Jangan Baru Mengurus Saat Mau Lapor Pajak Read More »

Pajak E-Wallet

Pajak E-Wallet: Jangan Panik, Pahami Dulu Jejak Transaksinya

Kabar tentang pajak e-wallet sering membuat pengguna GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, dan dompet digital lain merasa waswas. Banyak orang langsung membayangkan bahwa setiap pembayaran kopi, transportasi, parkir, atau belanja kecil akan masuk daftar pantauan pajak. Kekhawatiran itu tidak sepenuhnya aneh, karena transaksi digital memang meninggalkan jejak. Namun, jejak transaksi tidak otomatis berarti pajak baru. Dalam

Pajak E-Wallet: Jangan Panik, Pahami Dulu Jejak Transaksinya Read More »

Pajak Kripto 2026

Pajak Kripto 2026: Saatnya Investor Rapikan Data Aset Digital

Pajak kripto 2026 menandai perubahan penting bagi investor aset digital di Indonesia. Kini, pembahasan tidak lagi berhenti pada pertanyaan “berapa pajaknya?”, tetapi bergerak ke pertanyaan yang lebih praktis: apakah data transaksi, saldo aset, dan laporan SPT sudah saling cocok? Pergeseran ini muncul karena aturan pajak kripto semakin sederhana dari sisi PPN, namun semakin kuat dari

Pajak Kripto 2026: Saatnya Investor Rapikan Data Aset Digital Read More »

PPh Final UMKM

PPh Final UMKM 0,5% 2026–2029: Kesempatan untuk Menata Pajak Usaha Lebih Rapi

Kebijakan PPh Final UMKM 0,5% memberi ruang yang cukup besar bagi pelaku usaha kecil untuk mengelola pajak secara lebih ringan dan sederhana. Di tengah rencana perpanjangan kebijakan hingga 2029, pelaku UMKM perlu melihat aturan ini bukan hanya sebagai fasilitas tarif rendah, tetapi juga sebagai momentum untuk membenahi pencatatan omzet, arus kas, dan pelaporan pajak usaha.

PPh Final UMKM 0,5% 2026–2029: Kesempatan untuk Menata Pajak Usaha Lebih Rapi Read More »

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital: Mengapa Bisnis Perlu Lebih Serius Mengelola Transaksi Online?

Penerimaan pajak ekonomi digital menunjukkan bahwa aktivitas bisnis berbasis teknologi kini masuk ke radar utama administrasi perpajakan Indonesia. Pemerintah tidak hanya memantau transaksi fisik, tetapi juga membaca pergerakan transaksi dari layanan aplikasi, cloud service, iklan digital, pembiayaan berbasis teknologi, perdagangan aset kripto, hingga pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik. Bagi pelaku usaha, perkembangan ini

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital: Mengapa Bisnis Perlu Lebih Serius Mengelola Transaksi Online? Read More »

Penataan Administrasi Wajib Pajak Besar

Penataan Administrasi Wajib Pajak Besar: Momentum Perusahaan Merapikan Tata Kelola Pajak

Penataan administrasi Wajib Pajak Besar perlu perusahaan lihat sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola pajak dari dalam. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan lokasi administrasi pajak atau hubungan perusahaan dengan KPP tertentu. Lebih jauh, perusahaan perlu memastikan data pajak, dokumen transaksi, pelaporan SPT, dan alur kerja internal sudah berjalan rapi, konsisten, dan mudah ditelusuri. DJP

Penataan Administrasi Wajib Pajak Besar: Momentum Perusahaan Merapikan Tata Kelola Pajak Read More »

SPT Tahunan via Coretax

SPT Tahunan via Coretax: Jangan Cuma Siap Lapor, Siapkan Datanya Dulu

Banyak wajib pajak mengira tantangan SPT Tahunan via Coretax hanya terletak pada cara menggunakan sistem baru. Padahal, masalah paling sering justru muncul sebelum tombol kirim ditekan. Data belum cocok, bukti potong belum lengkap, pembayaran belum terbaca, atau laporan keuangan belum selesai direkonsiliasi. Akibatnya, proses pelaporan yang seharusnya berjalan singkat bisa berubah menjadi pekerjaan koreksi yang

SPT Tahunan via Coretax: Jangan Cuma Siap Lapor, Siapkan Datanya Dulu Read More »

pajak tambahan atas produk e-commerce impor

Pajak Tambahan atas Produk E-Commerce Impor dan Risiko Harga yang Sering Diabaikan

Banyak pelaku usaha tergoda membeli produk dari luar negeri karena harga di marketplace tampak jauh lebih murah. Namun, harga yang muncul di halaman checkout belum tentu mencerminkan biaya akhir ketika barang benar-benar masuk ke Indonesia. Di titik inilah pajak tambahan atas produk e-commerce impor perlu Anda perhitungkan sejak awal. Masalahnya, banyak bisnis baru menghitung biaya

Pajak Tambahan atas Produk E-Commerce Impor dan Risiko Harga yang Sering Diabaikan Read More »

Scroll to Top