SKPPKP adalah kependekan dari Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. SKPPKP adalah surat keputusan yang digunakan untuk menetapkan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang akan diberikan kepada Wajib Pajak tertentu. Ini berarti bahwa Wajib Pajak telah membayar pajak yang sebenarnya tidak perlu dibayarkan dalam SPT tahunan PPh/pajak masukan, yang dikreditkan dengan jumlah yang lebih besar daripada pajak yang dikeluarkan dalam SPT Masa PPN.

Sebelum memberikan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak kepada wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus melakukan verifikasi terhadap beberapa hal, seperti:

• Keutuhan surat pemberitahuan dan lampirannya.
• Ketepatan penulisan dan perhitungan pajak.
• Kebenaran kredit pajak/ pajak masukan berdasarkan sistem aplikasi DJP.
• Kepastian pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Jangka Waktu Penerbitan SKPPKP

Setelah menerima permohonan yang lengkap, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui SKPPKP dari wajib pajak. Dalam hal Pajak Penghasilan (PPh), DJP akan melakukan penelitian dalam waktu maksimal tiga bulan sejak menerima permohonan yang lengkap. Sementara itu, untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), DJP akan melakukan penelitian dalam waktu maksimal satu bulan sejak menerima permohonan yang lengkap.

Jika melewati jangka waktu tersebut dan DJP tidak menerbitkan keputusan, maka permohonan pengembalian dianggap dikabulkan. DJP akan menerbitkan SKPPKP paling lama dalam waktu 7 hari kerja setelah jangka waktu berakhir.

Tata Cara Penerbitan SKPPKP

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 48/pj/2008, berikut ini tata cara penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP):

1. DJP akan meneliti apakah wajib pajak patuh mengajukan surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki penerbitan SKPPKP dengan mempertimbangkan dua hal berikut ini:
   • Apabila wajib pajak melampirkan surat pernyataan, maka DJP akan memproses SPT tahunan dengan prosedur seperti biasa
   • Namun, apabila wajib pajak tidak melampirkan surat pernyataan, maka DJP akan memproses SPT tahunan dengan prosedur yang khusus.
2. Memastikan SPT Tahunan Lebih Bayar yang dilaporkan wajib pajak patuh sudah diteliti (editing) dan direkam dalam aplikasi sistem informasi perpajakan.
3. Membuat nota penghitungan SKPPKP sesuai SPT Lebih Bayar milik wajib pajak patuh yang telah diedit dan dicatat. Jika SPT Lebih Bayar belum dapat dicatat, maka nota perhitungan SKPPKP akan dibuat berdasarkan hasil penelitian dengan syarat SPT Lebih Bayar harus segera dicatat jika komputer sudah dapat mencatat.
4. Menerbitkan SKPPKP paling lama 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak DJP menerima permohonan secara lengkap.
5. SKPPKP diproses dengan cara yang sama seperti memproses Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
6. Melakukan konfirmasi atas kredit pajak yang dihitung dalam SPT Lebih Bayar dengan ketentuan sebagai berikut:
   • Proses konfirmasi tidak melibatkan penerbitan SKPPKP.
   • Jika jawaban konfirmasi diterima setelah SKPPKP diterbitkan dan menyatakan ketidaksesuaian dengan data yang dilaporkan oleh wajib pajak, maka kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus segera melakukan pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak yang bersangkutan.

Baca juga:

Jasa Pendampingan Restitusi PPN

Konsultasi Pajak Bersama KKP Ashadi dan Rekan

Kantor Konsultan Pajak Karawang merupakan bagian dari firma Ashadi dan Rekan yang menyediakan pelayanan jasa pajak, akuntansi dan jasa konsultansi pada bidang akuntansi, perpajakan, manajemen dan training terpercaya, independen, akuntabel, dan profesional.