Jasa Pembuatan Dokumen Transfer Pricing atau TP Doc

Pengertian Dokumen Transfer Pricing atau TP Doc

Dokumen Transfer Pricing adalah kebijakan yang penting dalam perusahaan untuk menetapkan harga transfer transaksi, baik barang atau jasa, serta aset finansial atau tidak berwujud yang dilakukan oleh perusahaan.

Dokumen transfer pricing atau TP Doc mengacu pada dokumen tertulis yang disusun oleh perusahaan untuk menjelaskan dan mendokumentasikan kebijakan serta praktik penetapan harga transfer internal antara unit bisnis atau entitas yang berbeda dalam suatu perusahaan multinasional.

KKP Ashadi dan Rekan menyediakan

Jasa Pembuatan dan Penyusunan Dokumen Transfer Pricing atau TP Doc terbaik dan profesional

Hubungi Kami

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU)

Berdasarkan PMK-213/PMK.03/2016, wajib pajak menyiapkan TP Doc sebagai bentuk pengimplementasian Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer atau transfer pricing.

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) adalah prinsip yang mengatur bahwa harga atau laba dalam transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sebanding atau berada dalam rentang yang sama dengan transaksi antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa yang dijadikan sebagai pembanding.

Pihak yang Wajib Membuat Dokumen Transfer Pricing atau TP Doc

Berikut dua pihak yang wajib membuat Dokumen Transfer Pricing atau TP Doc.

1. Wajib Pajak perlu membuat dokumen induk dan dokumen lokal atau yang melakukan transaksi afiliasi, jika memiliki kriteria berikut.

Memiliki nilai peredaran bruto dalam satu tahun pajak sebelumnya lebih dari Rp 50 miliar.
Memiliki nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak melebihi Rp 20 miliar untuk transaksi barang berwujud atau melebihi Rp 5 miliar untuk masing-masing penyedia jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud atau transaksi lainnya, serta pihak afiliasi yang berada di negara dengan PPh yang lebih rendah.

2. Wajib Pajak perlu membuat dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara, jika memiliki kriteria berikut.

Wajib Pajak yang termasuk dalam entitas induk dari suatu grup usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp 11 triliun pada tahun pajak bersangkutan.
Wajib Pajak dalam negeri yang berkedudukan sebagai anggota grup usaha dan entitas induk dari grup usaha merupakan subjek pajak luar negeri.

Dokumen Penyusun Transfer Pricing atau TP Doc

Berikut adalah dokumen yang wajib pajak harus lengkapi dalam penyusunan TP Doc.

Dokumen Induk

Berikut adalah informasi yang terdapat dalam Dokumen induk.

Struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota
Kegiatan usaha yang perusahaan lakukan.
Kepemilikan harta tidak berwujud.
Aktivitas keuangan dan pembiayaan.
Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi.

Dokumen Lokal

Berikut adalah informasi yang terdapat dalam Dokumen lokal.

Identitas dan kegiatan usaha yang perusahaan lakukan.
Informasi mengenai transaksi afiliasi dan transaksi independen yang telah perusahaan lakukan.
Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
Informasi terkait keuangan.
Peristiwa atau kejadian non-keuangan yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.

Laporan per Negara

Berikut adalah informasi yang termuat dalam laporan per negara.

Alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota Grup Usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri
Daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi.

Ketentuan Pembuatan Dokumen Transfer Pricing atau TP Doc

Membuat TP Doc tidak dapat dilakukan sembarangan dan memiliki persyaratan khusus. Selain itu, dokumen ini harus tersedia paling lambat dalam waktu 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Biasanya, perusahaan akan dibantu oleh konsultan pajak yang menyediakan jasa TP Doc dalam penyusunan TP Doc ini. Berikut adalah syarat dan ketentuan dalam pembuatan TP Doc.

Dalam pembuatan Dokumen Transfer Pricing atau TP Doc, penting untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jika wajib pajak memiliki izin untuk menggunakan bahasa selain bahasa resmi, maka wajib pajak harus melampirkan terjemahan dokumen dalam bahasa Indonesia.
Wajib pajak dapat menggunakan mata uang selain rupiah. Namun, kurs pajak yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan harus diterapkan untuk menghitung pajak pada akhir Tahun Pajak.
Melampirkan peredaran bruto, yaitu jumlah bruto dari penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, usaha, atau kegiatan utama wajib pajak sebelum dikurangi diskon, dan pengurangan lainnya
Nilai perbedaan bruto dan nilai transaksi afiliasi mencakup periode kurang dari 12 bulan.
Jika wajib pajak memiliki lebih dari satu kegiatan usaha dengan karakteristik usaha yang berbeda. Maka, wajib pajak harus melampirkan dokumen lokal secara tersegmentasi sesuai dengan karakter usaha yang mereka miliki.
Pembuatan dokumen induk dan dokumen lokal harus dilakukan berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat transaksi afiliasi dilakukan.
Dokumen induk dan dokumen lokal harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Melampirkan dokumen induk dan dokumen lokal harus bersamaan dengan surat pernyataan saat tersedianya dokumen penentuan harga transfer yang tertera tanda tangan pihak penyedia dokumen penentuan harga transfer.
Membuat ikhtisar dari dokumen induk dan dokumen lokal. Kemudian melampirkan ikhtisar ini di SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak yang bersangkutan.
Menyusun laporan per negara berdarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir tahun pajak.
Laporan per Negara harus tersedia selama minimal 12 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Baca juga
Jasa Pembuatan Laporan Keuangan